KONSULTASI HUKUM GRATIS

Selamat datang di blog ini. Disini anda bisa mendapatkan berbagai informasi seputar dunia hukum yang terjadi di Indonesia. Ada juga berbagai artikel yang membahas hal-hal terkini yang masih berhubungan dengan gejala hukum yang ada dimasyarakat.

Selain itu anda dapat berkonsultasi mengenai permasalahan-permasalahan hukum yang menimpa diri anda atau orang-orang disekeliling anda. Permasalahan hukum yang dapat anda konsultasikan diantaranya mengenai hukum perdata umum, pidana umum, perlindungan konsumen, perbankan, pertanahan, kontrak dan perjanjian, ketenagakerjaan, perceraian dan lain sebagainya. juga anda akan menemukan beberapa contoh produk hukum seperti perjanjian, surat kuasa umum, surat kuasa khusus, gugatan, permohonan ke pengadilan, replik, duplik, eksepsi, nota pembelaan, konklusi atau kesimpulan dan lain-lain

Tidak perlu ragu untuk menyampaikan permasalahan anda, karena di blog ini kita bisa berbagi pengetahuan seputar hukum dan proses penegakan hukum di Indonesia. Bagilah informasi mengenai keberadaan blog ini kepada siapapun yang anda kenal dengan harapan berbagai informasi yang ada diblog  ini dapat manjadi manfaat bagi banyak pihak.

Jika terdapat permasalahan yang bersifat tertutup dan tidak untuk diketahui pengunjung lain, maka anda dapat menghubungi admin melalui e-mail ggalamsyah88@gmail.com.Jika tidak terdapat halangan maka admin akan segera menanggapi e-mail anda.

Kepada para pengunjung yang terhormat mohon untuk berkenan memberikan tanggapan, masukan, saran serta kritik untuk bisa dijaikan acupan perbaikan blog ini. Atas kesediaan anda berkunjung admin sampaikan ucapan terimakasih. Ditulis oleh: Admin Konsultasi Hukum 88

MK BUKAN BENTENG PERTAHANAN TERAKHIR KPU

Fenomena mengajukan permohonan penyelesaian sengketa hasil pemilu yang dilakukan sebagian peserta pemilu baik untuk pemilihan eksekutif maupun legislatif ditingkat pusat dan daerah tampaknya telah bergeser dari suatu peluang hukum yang dimaksudkan untuk dipergunakan mencari keadilan, kini dirasa bergerak kearah suatu “kebiasaan” yang dijadikan strategi terakhir dari para kontestan pemilu dalam mewujudkan ambisi serta cita-citanya duduk di kursi pemerintahan negeri ini. Sebagai akibatnya, persidangan yang idealnya menjadi ajang untuk mengelar fakta-fakta hukum seputar pelaksanaan pemilu guna mengungkap kebenaran telah diwarnai praktek-praktek suap diantara para pihak yang bersengketa dengan pihak oknum penyelenggara peradilan di Mahkamah konstitusi, dimana hal tersebut dilakukan semata-mata hanya untuk mendapatkan legalisasi hasil pemilu sesuai dengan keinginan serta kepentingannya.

Sekretaris Jenderal MK, Janedri Mahili Gaffar didalam konferensi pers di MK, Jakarta, Selasa (13/5/2014) dini hari mengatakan permohonan penyelesaian sengketa pemilu dari partai politik masuk sebanyak 14 partai politik. 12 partai politik nasional dan dua partai lokal Aceh. Hanya ada satu partai lokal di Aceh yang tidak mengajukan permohonan. Sementara untuk calon perseorangan Dewan Perwakilan Daerah, sebanyak 30 calon anggota DPD berasal dari 19 provinsi mendaftarkan permohonannya. Berdasarkan keterangan tersebut maka nyata bahwa Jumlah pemohon penyelesaian sengketa pemilu yang masuk ke Mahkamah Konstitusi tahun 2014 meningkat apabila dibandingkan jumlah pemohon pada tahun 2009, dimana pada tahun 2009 terdapat 27 pemohon penyelesaian sengketa pemilu perorangan, sementara pada tahun 2014 terjadi peningkatan menjadi 30 pemohon perorangan.

Berdasarkan Pasal (10) ayat (1) huruf (d) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi disebutkan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, jadi hukum yang berlaku di negara ini memang memberikan peluang bagi pihak peserta pemilu yang merasa hak-haknya telah dilanggar untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa kepada Mahkamah  Konstitusi. Namun demikian perlu kiranya kita renungkan bersama bahwa Mahkamah Agung tidak boleh menjadi “keranjang sampah” kinerja buruk Komisi Pemilihan umum yang seharusnya dengan pengalaman pada tiga periode pemilihan sebelumnya dapat mereduksi jumlah kesalahan serta penyimpangan didalam praktek pemilu. Sehingga patut disayangkan pengalaman menyelenggarakan pemilu semenjak tahun 1999 tidak membentuk KPU menjadi suatu lembaga dengan kinerja yang lebih baik dan mampu menyelenggarakan suatu pesta demokrasi yang jujur dan adil sebagaimana diharapkan. Praktek-praktek penggelembungan suara, pencurian perolehan suara serta berbagai kecurangan lainnya masih kerap terjadi didalam praktek. Bahkan dengan meningkatnya jumlah pemohon yang mendaftarkan sengketanya di Mahkamah Konstitusi adalah suatu bukti bahwa kinerja KPU tidak berbanding lurus dengan pengalaman panjangnya dalam menyelenggarakan pemilu. KPU sebagai elemen utama dalam rangka supremasi demokrasi Indonesia sesungguhnya diharapkan mampu menunjukan citra terbaik untuk memadukan penerapan ilmiah administrasi pemilu dengan dipadukan berbagai unsur yang bersumber dari pengalaman. Pemilihan personil lapangan sebagai pihak yang langsung berada ditengah masyarakat hendaknya dilakukan secara lebih selektif melalui proses penyaringan ketat dengan mengutamakan sumber daya manusia serta mempertimbangkan elemen kepentingan pada personilnya itu sendiri, karena bukan tidak mungkin salah satu faktor yang mengakibatkan kinerja buruk bagi KPU adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia atau faktor kepentingan dari petugas lapangan yang diberikan mandat sebagai pelaksana pemilu.

Didalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi alinea kedua disebutkan bahwa “... Keberadaan Mahkamah Konstitusi sekaligus untuk menjaga terselenggaranya pemerintahan negara yang stabil, dan juga merupakan koreksi terhadap pengalaman kehidupan ketatanegaraan di masa lalu ...”, jadi sangat jelas dikatakan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki fungsi koreksi atas penyelenggaraan tata negara di Indonesia. Sedianya, berbagai pertimbangan yang dimuat didalam putusan Mahkamah Konstitusi dijadikan salah satu pedoman didalam merancang kebijakan pemilu dikemudian hari, karena tentu didalam pertimbangan-pertimbangan majelis hakim Mahkamah Konstitusi terdapat alasan-alasan yang kuat untuk dijadikan dasar memutus sengketa yang terjadi. Berbagai argumentasi ilmiah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipengadilan juga dapat dijadikan acuan dalam rangka penyusunan program kerja KPU sehingga elemen fakta dapat dijadikan studi kasus untuk mempelajari potensi kesalahan ataupun kekeliruan yang terjadi dilapangan. Dengan demikian akan tersusun suatu program kerja dengan berpedoman kepada fakta-fakta lapangan yang pernah terjadi sebelumnya. Selanjutnya KPU pusat memiliki kewajiban untuk melakukan pelatihan kepada para personilnya yang bertugas dilapangan agar tidak terdapat kekeliruan mengenai penafsiran program kerja KPU yang disebabkan rendahnya kualitas sumber daya manusia para personil lapangan.

Jika segala sesuatu telah berjalan sesuai dengan program yang tepat maka selanjutnya yang menerima tongkat estafet kewajiban pelaksanaan pemilu adalah Badan Pengawas Pemilu. Namun, rasa-rasanya pekerjaan yang diemban oleh Badan Pengawas Pemilu akan menjadi lebih ringan tatkala para pelaksana pemilu telah bekerja maksimal sesuai dengan program dan kebijakan KPU. Hal ini dikarenakan sistem KPU yang beroperasi dilapangan telah berjalan sesuai dengan ketentuan, dan kemungkinan terjadinya suatu penyelewengan menjadi lebih dapat ditekan, sehingga tidak memberikan peluang kepada peserta pemilu “nakal ” untuk menguji keberuntungan mencari legitimasi lembaga peradilan dalam hal ini Mahkamah Konstitusi,

Tentu saja bukan suatu pekerjaan mudah dalam menyelenggarakan suatu pesta demokrasi yang melibatkan hampir seluruh rakyat Indonesia, namun jika terdapat itikad baik serta etos kerja yang mengusung semangat profesionalisme, tentunya KPU akan dapat lebih meningkatkan akurasi serta kualitas kinerja, sehingga berbagai polemik seputar pemilu yang nantinya bermuara ke Mahkamah Konstitusi dapat diperkecil sampai jumlah yang optimum. Dengan demikian kesan KPU yang tidak mampu melaksanakan tugas sehingga harus melemparkan permasalahan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikannya akan berangsur berkurang. Maka adalah wajar jika kemudian publik berekspektasi agar KPU mau belajar dari kesalahan masa lalu yang mengakibatkan tingginya jumlah sengketa pemilu yang masuk ke Mahkamah Konstitusi. Melalui proses pembelajaran tersebut KPU akan bertransformasi menjadi suatu lembaga independen yang berkemampuan untuk memecahkan permasalahan terkait dengan kewenangannya, dan bukan lagi lembaga yang mengandalkan tebalnya benteng kewenangan Mahakamah Konstitusi yang notabene merupakan lembaga lain dengan kewenangannya tersendiri. Ditulis oleh: Admin Konsultasi Hukum 88

JADILAH KONSUMEN CERDAS YANG MENGERTI HAK - HAKNYA

Apabila kita datang kesuatu pusat perbelanjaan seringkali kita temukan kata-kata seperti ini "Memecahkan barang berarti membeli", "Membuka segel berarti membeli", "Barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan" atau "Barang hilang diluar tanggung jawab pengelola". kata-kata tersebut didalam ilmu hukum disebut sebagai "klausula baku" atau "klausula standar". Para pelaku usaha atau biasa disebut pengusaha umumnya berusaha menghindari kerugian semaksimal mungkin. Jika upaya untuk menghindari kerugian tersebut memang dilakukan dengan cara-cara yang wajar tentu tidak menjadi masalah, yang menjadi masalah adalah apabila pelaku usaha membebankan resiko kerugian tersebut kepada konsumen. 

  

 

 

 Coba kita renungkan, bukankah kita sebagai konsumen memiliki hak untuk mengetahui sampai sejauh mana kualitas barang yang hendak kita beli, lalu apakah kita bisa mengetahui kualitas barang tersebut seandainya masih berada didalam kotak yang bersegel. Kasus lain pada toko buku, buku-buku dijaga kebersihannya dengan dibungkus plastik yang menyulitkan konsumen untuk membaca isi suatu buku, masalahnya kemudian adalah apakah konsumen yang harus tau apakah suatu isi buku yang hendak dibelinya tersebut sesuai dengan yang diperlukannya atau tidak maka perlu untuk melihat isi buku hingga mengetahui apa kandungan materi didalamnya.

Sekalipun hubungan diantara konsumen dengan pelaku usaha adalah hubungan timbal balik yang menguntungkan (simbiosis mutualisme) namun pada kenyataannya dalam praktek kerapkali pelaku usaha bersikap otoriter kepada konsumennya, mengapa demikian? hal ini dikarenakan umumnya pelaku usaha jauh berada diatas konsumen baik dari segi finansial, penguasaan iptek, pengetahuan produk secara ilmiah bahkan sampai jaringan politik, hal inilah yang menyebabkan para pelaku usaha bersikap otoriter kepada konsumennya hingga pada akhirnya muncul adagium "take it or leave it" seolah-olah Pelaku usaha tidak membutuhkan konsumen. Ironisnya karena konsumen terdesak oleh kebutuhan guna memenuhi kepentingan hariannya maka tidak ada jalan lain kecuali terpaksa menuruti apa yang digariskan secara sepihak oleh pelaku usaha.

untuk itulah kemudian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dilahirkan yang bertujuan tidak lain adalah untuk mensejajarkan posisi konsumen dengan pelaku usaha sehingga timbul posisi tawar yang sama kuatnya didalam praktek transaksi. Kembali ketopik utama, Pasal 18 Undang-Undang  Tentang Perlindungan Konsumen mengatur dengan tegas apa yang menjadi larangan bagi pelaku usaha dalam menerapkan klausula baku. Hal-hal yang dilarang tentunya adalah klausula yang isinya merugikan pihak konsumen baik mengurangi hak konsumen atau pengalihan tanggung jawab kepada konsumen.

Lalu apa saja kiranya yang menjadi hak dari konsumen berdasarkan ketentuan Pasal 18

Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. berikut ini akan diulas poin-poin utama yang menjadi hak konsumen berdasarkan pasa;l tersebut diatas :

1. Konsumen berhak menolak bertanggung jawab untuk hal-hal yang seharusnya menjadi kewajiban pelaku usaha (misal, masalah pengembalian barang yang cacat atau rusak);
2. Konsumen berhak untuk mengembalikan barang yang telah dibeli jika pada barang tersebut terdapat kerusakan, cacat tersembunyi, ketidakcocokan spesifikasi atau barang yang dibeli tersebut ternyata fungsinya tidak sesuai dengan yang dimaksudkan atau diharapkan;
3. Konsumen berhak menerima pengembalian uang apabila terjadi pengembalian barang;
4. Konsumen berhak menerima haknya secara penuh atas jasa yang dibayarnya;
5. Konsumen berhak menolak ketentuan-ketentuan yang dirasa merugikan haknya;
6. Konsumen berhak untuk mendapatkan informasi yang benar mengenai barang atau jawa yang hendak dibelinya. 

Dari ketentuan diatas maka dapat disimpulkan bahwa kita selaku konsumen memiliki hak-hak yang jelas dan tidak dapat dipaksa oleh para pelaku usaha. Undang-Undang melindungi hak kita sehingga jika berhak untuk meminta hak bahkan jika perlu kita dapat memaksa pelakuusaha untuk memenuhi hak kita yang mana hal tersebut merupakan kewajiban baginya.

Sudah saatnya sekarang kita bertansformasi dari konsumen yang harus menerima kondisi dan berubah menjadi konsumen cerdas yang mampu mempertahankan hak-hak yang dimilikinya. Jadilah konsumen cerdas yang mengerti hak-haknya dan tidak pasrah menerima saat menerima kesewenangan pelaku usaha. Ditulis oleh: Admin Konsultasi Hukum 88

CONTOH SURAT KUASA

Cara membuat surat kuasa ini kami sampaikan bagi anda yang memiliki maksud untuk memberikan kuasa kepada pihak ketiga. Hal yang kami sampaikan disini adalah struktur atau konstruksi surat kuasa standar yang lazim dipergunakan di pengadilan. untuk isi dari surat kuasa silahkan disesuaikan dengan kebutuhan anda. 

Yang bertandatangan di bawah ini :

RIVALDY MUNZAIR, Direktur PT ADAMA ARENA GARA, alamat Komplek ---------------- No. 9, RT 006 rw 012, Kel/Desa --------------, Kecamatan --------------, Kota Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut PEMBERI KUASA;

Dalam hal ini memilih domisili hukum pada kantor kuasanya sebagaimana tersebut di bawah ini, menerangkan memberi kuasa kepada :

1. CAESAR ALVARO, S.H., M.H.
2. HERU RISANTO, SH.

Advokat pada Kantor Hukum “CAESAR ALVARO, S.H., M.H. & PARTNERS” berkedudukan di Komplek Perkantoran SCBD lantai 12-G Jakarta Selatan untuk selanjutnya disebut PENERIMA KUASA;

Dengan ini PENERIMA KUASA diberi hak dan kekuasaan untuk bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama;

---------------------------------------------------------- KHUSUS -----------------------------------------------------

Mendampingi dan atau mewakili PEMBERI KUASA sebagai PENGGUGAT terhadap PUTRI PUSPITAWATII, Direktur Utama PT EMULIFE FINANCE, alamat Top Regency TowerBlok E-12 Bandung, sebagai TERGUGAT di Pengadilan Negeri Klas IB Bale Bandung;

Untuk itu PENERIMA KUASA  diberi hak dan kekuasaan untuk membuat dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Klas IB Bale Bandung, menghadiri seluruh persidangan, memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan, membuat dan menyampaikan tanggapan/replik, mengajukan saksi-saksi dan bukti-bukti, membuat dan menyampaikan kesimpulan, menerima salinan putusan, melakukan perdamaian dengan syarat yang dianggap baik oleh pemberi kuasa, serta melakukan perbuatan hukum yang biasanya dilakukan oleh PENERIMA KUASA untuk kepentingan PEMBERI KUASA.

Surat kuasa ini diberikan dengan hak substitusi.

	Jakarta, 2 Mei 2014
PENERIMA KUASA CAESAR ALVARO, S.H., M.H.		PEMBERI KUASA RIVALDY MUNZAIR
HERU RISANTO, S.H.

Ditulis oleh: Admin Konsultasi Hukum 88